Bagi Anggota DPR RI Habib Syarief Muhammad, reses bukan sekadar kewajiban politik. Ia menjadi ruang untuk menguji apakah kebijakan pendidikan yang dirumuskan di Senayan benar-benar bekerja di tingkat warga. Itulah yang ia sampaikan saat menggelar reses di Jalan Waluku, dengan fokus pada persoalan akses beasiswa.
Habib menilai program beasiswa nasional kerap berhenti pada tataran normatif. Regulasi tersedia, anggaran disiapkan, tetapi informasi tak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Dalam situasi itu, warga dipaksa berhadapan sendiri dengan prosedur yang rumit. “Kalau negara serius menjamin hak pendidikan, maka kebijakan tidak boleh membebani rakyat dengan birokrasi,” ujarnya.
Ia melihat adanya kesenjangan yang nyata antara desain kebijakan dan realitas lapangan. Banyak siswa berpotensi gagal mengakses beasiswa bukan karena tak layak, melainkan karena tak memahami mekanisme yang terus berubah. Menurut Habib, ini menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa masih berorientasi pada kelengkapan administrasi, bukan pada keberpihakan.
Dalam dialog dengan warga, Habib mendengar langsung keluhan soal keterlambatan pencairan, ketidakpastian keberlanjutan bantuan, hingga minimnya pendampingan di tingkat sekolah. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai tanda lemahnya integrasi antar lembaga pengelola beasiswa. “Beasiswa seharusnya memberi rasa aman, bukan menambah kecemasan,” katanya.
Habib menegaskan, fungsi wakil rakyat tidak berhenti pada penyaluran aspirasi. Ia mendorong perubahan cara pandang negara terhadap beasiswa—dari sekadar program bantuan menjadi instrumen perlindungan hak. Penyederhanaan sistem, integrasi data, dan penguatan peran daerah menjadi agenda yang, menurutnya, harus segera dibenahi di Komisi X DPR RI.
Reses di Jalan Waluku itu memperlihatkan sisi lain kebijakan pendidikan nasional. Di ruang warga, beasiswa dipahami bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai harapan konkret. Bagi Habib, selama kebijakan masih menyisakan jarak dengan kehidupan masyarakat, tugas DPR belum selesai.
