Menu ✖

Mode Gelap
Rakyat Terlalu Peduli, Negara Jangan Terlalu Nyaman : Ketika Gotong Royong Menambal Tanggung Jawab Pemerintah Ahmad Busyairi, Sang Maestro yang Memainkan Simfoni Pengabdian hingga Takdir Menutup Tirai Kehidupan Singgasana di Atas Bara: Dua Warsa Prabowo-Gibran, Runtuhnya Rupiah, dan Amuk Keadilan yang Menagih Janji Di Antara Kalam dan Zaman: Menyemai Nalar Kritis, Menumbuhkan Generasi yang Tak Kehilangan Arah “Habib Syarief: 4 Pilar Bukan Sekadar Materi, Tapi Jalan Menyelamatkan Anak Indonesia” “Saat Polarisasi Menguat, 4 Pilar Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa”

Artikel

Rakyat Terlalu Peduli, Negara Jangan Terlalu Nyaman : Ketika Gotong Royong Menambal Tanggung Jawab Pemerintah

badge-check


					Rakyat Terlalu Peduli, Negara Jangan Terlalu Nyaman : Ketika Gotong Royong Menambal Tanggung Jawab Pemerintah Perbesar

Ada sesuatu yang selalu menarik dari karakter sosial masyarakat Indonesia, ketika persoalan datang, masyarakat kerap menjadi pihak pertama yang mengulurkan tangan. Ketika seseorang kehilangan tempat tinggal, rakyat membuka ruang kepedulian. Ketika hutan terbakar, masyarakat mengumpulkan dana. Ketika banjir bandang menghancurkan permukiman, warga dari berbagai penjuru negeri menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu mereka yang bahkan tidak pernah dikenalnya.

Inilah wajah gotong royong Indonesia. Sebuah warisan sosial yang tidak sekadar hidup dalam slogan kebangsaan, tetapi menjelma menjadi tindakan nyata. Di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk merawat kemanusiaan melalui solidaritas, empati, dan kesediaan berbagi.

Namun, di balik kehangatan itu, terdapat pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan tenggelam:

sampai kapan masyarakat harus terus-menerus mengumpulkan kekuatan untuk menambal persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara?

Ketika Pengabdian Berhadapan dengan Realitas Pembangunan

Kisah Ade Sehabyudin, seorang guru honorer berusia 58 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi salah satu potret yang mengundang keprihatinan publik.

Setelah sekitar 25 tahun mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, Ade menjadi perhatian masyarakat setelah mengalami penggusuran dari bangunan yang selama ini ditempatinya. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan fasilitas taman kanak-kanak satu atap sekaligus rumah dinas guru, yang berdiri di atas tanah milik Desa Sukamanah.

Persoalan bermula ketika pemerintah desa bersama Agrinas menyepakati pembongkaran bangunan tersebut untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kisah ini kemudian menyebar luas melalui media sosial. Masyarakat tidak hanya menyampaikan simpati, tetapi juga bergerak mencari akses komunikasi untuk memberikan bantuan dan donasi secara kolektif kepada Ade.

Di sinilah kita menyaksikan sesuatu yang mengharukan sekaligus mengusik nalar keadilan. Seorang pendidik yang telah menghabiskan seperempat abad hidupnya untuk mencerdaskan generasi bangsa justru menjadi perhatian publik karena persoalan tempat tinggal dan keberlangsungan hidupnya.

Tentu, pembangunan koperasi desa merupakan bagian dari agenda penguatan ekonomi masyarakat yang patut didukung. Namun, pembangunan tidak semestinya berjalan dengan mengabaikan dimensi kemanusiaan. Kemajuan fisik tidak boleh dibayar dengan pengabaian terhadap nasib manusia yang telah lama mengabdi.

Pertanyaannya bukan semata-mata apakah pembangunan KDMP harus dilanjutkan atau dihentikan, melainkan apakah proses pembangunan tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan, komunikasi, dan perlindungan terhadap warga yang terdampak?

Sebab, pembangunan yang kehilangan kepekaan sosial hanya akan menghasilkan kemajuan yang berdiri di atas reruntuhan empati.

Dari Hutan Kalimantan hingga Bencana Sumatera: Rakyat Selalu Menemukan Cara untuk Peduli

Fenomena solidaritas masyarakat tidak berhenti pada persoalan individu. Ketika lingkungan dan kehidupan masyarakat berada dalam ancaman, gotong royong kembali menemukan bentuknya.

Kita dapat melihatnya melalui gerakan Patungan untuk Hutan yang digagas Ferry Irwandi bersama Kitabisa pada 2026. Gerakan ini mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Respons masyarakat begitu besar. Donasi yang terkumpul mencapai lebih dari Rp16 miliar dari ratusan ribu kontribusi masyarakat. Ada yang menyumbangkan puluhan ribu rupiah, ada pula yang memberikan lebih besar. Nilainya mungkin berbeda, tetapi semangat yang menyatukannya sama: menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Sebelumnya, ketika banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, masyarakat Indonesia juga memperlihatkan solidaritas yang luar biasa.

Salah satu gerakan yang menyita perhatian publik adalah penggalangan dana yang diprakarsai Ferry Irwandi untuk membantu korban bencana Sumatera. Dalam waktu sekitar 24 jam, donasi yang dihimpun berhasil menembus angka Rp10,37 miliar dari lebih 87 ribu donatur.

Gerakan tersebut tidak berhenti pada pengumpulan dana. Ferry bersama tim turut bergerak menyalurkan bantuan secara langsung ke wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, yang sejumlah wilayahnya mengalami kerusakan parah dan keterisolasian akibat banjir bandang.

Bayangkan, puluhan ribu orang yang tidak saling mengenal, berasal dari latar belakang ekonomi berbeda, bahkan tinggal berjauhan secara geografis, dapat dipersatukan oleh satu kesadaran kemanusiaan. Mereka menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu orang-orang yang mungkin tidak akan pernah mereka temui sepanjang hidupnya.

Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Solidaritas yang tidak menunggu instruksi, kepedulian yang tidak membutuhkan jabatan, dan kemanusiaan yang tidak mengenal batas administratif.

Namun, di balik semua itu, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar:

mengapa dalam persoalan sebesar perlindungan lingkungan dan penanganan bencana, gerakan masyarakat harus menjadi begitu dominan dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan?

Tentu, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan yang patut diapresiasi. Akan tetapi, donasi publik tidak boleh menjadi pengganti kewajiban negara dalam melakukan mitigasi bencana, melindungi kawasan hutan, menyediakan bantuan darurat, membangun infrastruktur yang tangguh, dan memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.

Rakyat boleh membantu menyelamatkan hutan, tetapi negara tetap wajib memastikan perlindungannya. Rakyat boleh mengirimkan bantuan kepada korban bencana, tetapi negara harus menjamin keselamatan dan pemulihan kehidupan mereka.

Gotong Royong Jangan Menjadi Alibi bagi Kelalaian Negara

Di sinilah letak persoalan yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius. Gotong royong merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, modal sosial tersebut semestinya menjadi mitra pembangunan, bukan instrumen untuk memindahkan beban tanggung jawab negara kepada rakyat.

Kita perlu membedakan antara partisipasi masyarakat dan pengalihan tanggung jawab pemerintah.

Partisipasi berarti negara membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut menyelesaikan persoalan publik. Sebaliknya, pengalihan tanggung jawab terjadi ketika masyarakat secara terus-menerus harus menjadi pihak yang menutup kekosongan pelayanan, perlindungan, dan kebijakan publik.

Negara tidak boleh merasa cukup hanya dengan hadir dalam seremoni, menyampaikan belasungkawa, atau mengunggah pernyataan keprihatinan. Kehadiran negara harus terukur melalui kebijakan yang berpihak, pelayanan yang bekerja, perlindungan yang nyata, serta penyelesaian masalah hingga ke akar-akarnya.

Dalam konteks ini, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap gotong royong. Justru sebaliknya, kritik tersebut merupakan upaya menjaga agar semangat gotong royong tidak kehilangan makna dan tidak dimanfaatkan sebagai pembenaran atas lemahnya tanggung jawab kelembagaan.

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bekerja. Berbagai lembaga pemerintah telah melakukan penanganan bencana, memberikan bantuan, dan menjalankan program perlindungan masyarakat. Namun, keberadaan program dan respons pemerintah tidak serta-merta meniadakan kewajiban untuk mengevaluasi kualitas, kecepatan, pemerataan, serta keberlanjutan penanganannya.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak masyarakat yang bersedia membantu, melainkan seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa warganya tidak dibiarkan menghadapi persoalan mendasar sendirian.

Ketika Kebaikan Rakyat Justru Menjadi Cermin bagi Negara

Dalam konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah bukan sekadar penyelenggara administrasi, melainkan pemegang mandat untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Amanat tersebut bukan kemurahan hati penguasa, melainkan kewajiban konstitusional. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sementara itu, Pasal 28H memberikan jaminan hak atas kehidupan yang sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, ketika seorang guru yang puluhan tahun mengabdi harus menghadapi persoalan tempat tinggal, ketika masyarakat harus menggalang dana untuk menyelamatkan lingkungan, atau ketika korban bencana harus menggantungkan harapan pada donasi publik, negara perlu bercermin dan mengevaluasi sejauh mana mandat konstitusional tersebut telah dijalankan.

Jangan sampai negara menjadi terlalu nyaman menyaksikan rakyatnya saling membantu. Jangan sampai besarnya solidaritas masyarakat justru membuat pemerintah merasa bahwa persoalan telah terselesaikan.

Ada ironi yang perlu kita renungkan: semakin kuat masyarakat saling menopang, semakin besar pula risiko negara menganggap bahwa beban sosial telah tertangani dengan sendirinya.

Padahal, masyarakat bergotong royong bukan karena mereka ingin mengambil alih seluruh pekerjaan pemerintah. Mereka bergerak karena kemanusiaan tidak mengenal jadwal birokrasi. Mereka berdonasi karena penderitaan sesama tidak bisa menunggu rapat koordinasi. Mereka membantu karena nurani sering kali bergerak lebih cepat daripada prosedur.

Namun, kecepatan nurani masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi lambannya tanggung jawab negara.

Solidaritas Harus Dirawat, Tanggung Jawab Negara Harus Ditegakkan

Pada akhirnya, kita tidak sedang mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kita juga tidak sedang mengecilkan arti donasi, relawan, maupun gerakan sosial. Semua itu adalah kekuatan bangsa yang harus dirawat.

Yang perlu dikritisi adalah ketika solidaritas masyarakat menjadi semacam mekanisme darurat permanen untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya ditangani melalui sistem pemerintahan yang kuat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan martabat manusia, perlindungan lingkungan tidak berhenti pada kampanye, dan penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada respons sesaat.

Di sisi lain, lembaga legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius, bukan sekadar hadir ketika persoalan telah menjadi konsumsi publik.

Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, bukan sekadar pemerintah yang menyaksikan rakyat bekerja.

Kita boleh bangga memiliki masyarakat yang ringan tangan, tetapi jangan sampai kebanggaan itu membuat kita lupa mempertanyakan kualitas pelayanan publik. Kita boleh merayakan gotong royong, tetapi jangan sampai menjadikannya tirai yang menutupi ketimpangan tanggung jawab.

Sebab, gotong royong sejatinya adalah fondasi untuk membangun negara yang kuat, bukan jalan keluar agar negara terbebas dari kewajibannya.

Rakyat boleh menjadi tangan yang mengulurkan pertolongan, tetapi negara harus tetap menjadi institusi yang menjamin perlindungan. Rakyat boleh menjadi jembatan solidaritas, tetapi pemerintah tidak boleh kehilangan arah dan tanggung jawabnya.

Sebab, negara yang baik bukanlah negara yang rakyatnya terus-menerus dipaksa menjadi penyelamat dalam setiap krisis, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa tidak ada warganya yang harus berjuang sendirian ketika menghadapi ketidakadilan dan kesulitan hidup.

Jangan sampai kebaikan rakyat menjadi tempat bersembunyinya kelalaian penguasa. Jangan sampai gotong royong yang dahulu menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, perlahan berubah menjadi mekanisme yang membuat negara nyaman meninggalkan sebagian tanggung jawabnya.

Karena pada hakikatnya, rakyat tidak sedang menggantikan negara. Rakyat hanya sedang menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, bahkan ketika tanggung jawab negara perlu kembali dipertanyakan.

Penulis : Moch Fahmi Amiruddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ahmad Busyairi, Sang Maestro yang Memainkan Simfoni Pengabdian hingga Takdir Menutup Tirai Kehidupan

30 Oktober 2026 - 19:41 WIB

Singgasana di Atas Bara: Dua Warsa Prabowo-Gibran, Runtuhnya Rupiah, dan Amuk Keadilan yang Menagih Janji

30 Oktober 2026 - 07:09 WIB

Di Antara Kalam dan Zaman: Menyemai Nalar Kritis, Menumbuhkan Generasi yang Tak Kehilangan Arah

22 Oktober 2026 - 20:46 WIB

“Habib Syarief: 4 Pilar Bukan Sekadar Materi, Tapi Jalan Menyelamatkan Anak Indonesia”

17 Maret 2026 - 15:55 WIB

“Saat Polarisasi Menguat, 4 Pilar Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa”

16 Maret 2026 - 13:43 WIB

Trending di Daerah