Bandung — Aspirasi siswa dan kegelisahan orang tua terkait bantuan dana pendidikan mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPR RI Komisi X, Habib Syarief Muhammad, bersama masyarakat Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Dialog tersebut membuka potret nyata ketimpangan akses pendidikan yang masih dirasakan keluarga kurang mampu, meski program bantuan terus digulirkan pemerintah.
Sejumlah siswa menyampaikan langsung kesulitan mengakses bantuan pendidikan akibat minimnya informasi dan prosedur administrasi yang dinilai rumit. Situasi ini kerap memaksa keluarga menanggung beban biaya sekolah di tengah keterbatasan ekonomi, bahkan mengancam keberlanjutan pendidikan anak.
Keluhan tersebut diperkuat oleh suara orang tua siswa. Seorang ibu peserta dialog mengungkapkan kegelisahannya. “Anak saya ingin terus sekolah dan nilainya bagus, tapi kami sering bingung soal bantuan. Informasinya datang terlambat, syaratnya banyak, sementara kebutuhan sekolah tidak bisa menunggu,” ujarnya dengan nada haru.
Menanggapi aspirasi tersebut, Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa suara siswa dan orang tua merupakan cermin kegagalan sistemik yang harus segera dibenahi. “Ketika orang tua harus memilih antara kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anaknya, maka negara wajib hadir. Pendidikan adalah hak, bukan beban,” tegas Habib.
Ia mengkritisi pola penyaluran bantuan dana pendidikan yang masih terlalu berorientasi pada administrasi, tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, banyak anak berpotensi kehilangan masa depan bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena tersisih oleh sistem yang tidak ramah bagi keluarga kecil.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Habib menyatakan komitmennya untuk mendorong perbaikan kebijakan bantuan pendidikan agar lebih adil, transparan, dan mudah diakses. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan informasi bantuan sampai langsung kepada keluarga yang membutuhkan.
“Bantuan dana pendidikan harus menjadi jaring pengaman, bukan jebakan birokrasi. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak berhenti bermimpi hanya karena biaya,” katanya.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog yang hidup dan bermakna, mempertemukan harapan masyarakat dengan tanggung jawab negara. Bagi Habib, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak diukur dari besarnya anggaran yang diserap, melainkan dari seberapa banyak anak Indonesia yang tetap bisa bersekolah, tumbuh percaya diri, dan menatap masa depan dengan optimisme.
