Beasiswa nasional terus dikampanyekan sebagai wujud kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan. Ia digadang-gadang menjadi jalan keluar dari ketimpangan dan alat mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan. Namun, di balik narasi kebijakan yang rapi, pelaksanaannya masih menyisakan jurang persoalan. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, bersama Masyarakat di wilayah Kecamatan Mandalajati.
Di hadapan para pelajar dan orang tua, Habib menyampaikan kegelisahan yang sama: beasiswa kerap gagal menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena sistem yang tak ramah terhadap realitas sosial. “Banyak anak berpotensi kehilangan kesempatan belajar bukan karena kurang mampu secara akademik, tetapi karena tersandung prosedur,” ujarnya.
Ia menyoroti lemahnya sosialisasi program beasiswa di tingkat akar rumput. Di Mandalajati, informasi sering beredar tidak merata—tergantung jejaring sekolah atau inisiatif personal. Ketika informasi tersedia, siswa dan orang tua dihadapkan pada persyaratan administratif yang rumit dan kerap berubah. Dalam kondisi demikian, akses pendidikan berubah menjadi perlombaan administratif yang tidak semua peserta memiliki modal yang sama.
Fragmentasi pengelolaan beasiswa antar kementerian dan lembaga turut memperparah keadaan. Program berjalan sendiri-sendiri, kuota tak pasti, dan pencairan bantuan kerap terlambat. Akibatnya, beasiswa yang seharusnya memberi kepastian justru melahirkan kecemasan. Bagi siswa-siswi Mandalajati, pendidikan dijalani dengan pertanyaan yang terus menggantung: apakah bantuan akan berlanjut hingga mereka lulus.
Habib menilai persoalan ini mencerminkan cara pandang kebijakan yang masih elitis dan berjarak dari kehidupan sehari-hari warga. Negara, katanya, lebih sibuk menghitung jumlah penerima ketimbang memastikan keberlanjutan pendidikan mereka. “Beasiswa bukan sekadar distribusi bantuan, melainkan perlindungan hak belajar,” tegasnya.
Reses di Mandalajati itu memperlihatkan wajah kebijakan nasional yang kerap tersembunyi di balik angka dan laporan. Selama negara belum membenahi cara implementasi—dari hulu hingga hilir—beasiswa nasional akan terus berada di persimpangan: menjadi janji akses di dokumen kebijakan, atau benar-benar hadir sebagai harapan nyata bagi siswa-siswi di daerah.
