Penulis : Moch Fahmi Amiruddin
Sumatera kembali diuji. Tanah yang selama berabad-abad menjadi hamparan peradaban, ladang sejarah, dan saksi perlawanan itu kini diguncang oleh tanda-tanda alam yang getir: banjir yang meluap, longsor yang merenggut, angin yang mencabut, dan air pasang yang menelan batas. Namun sesungguhnya, yang runtuh bukan cuma tebing dan rumah yang sedang dipertontonkan kepada kita adalah retaknya relasi manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhannya.
Di hadapan bencana, manusia sering berdiri sebagai korban. Tetapi filsafat mengajarkan satu hal yang lebih pahit: manusia juga sering menjadi penyebab. Alam tidak pernah ganas tanpa sebab. Ia hanya jujur menyampaikan akibat. Dalam logika sunyi semesta, setiap pohon yang ditebang tanpa amanah, setiap sungai yang dikotori tanpa rasa bersalah, dan setiap gunung yang dikeruk tanpa batas, suatu hari akan kembali mengetuk pintu kesadaran kita, kadang dengan cara yang paling menyakitkan. Bencana bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan pesan metafisik yang keras: bahwa keserakahan adalah bentuk paling purba dari bunuh diri peradaban.
Namun Sumatera bukan tanah yang mudah menyerah. Dalam urat-urat sejarahnya mengalir darah para petani yang melawan perampasan tanah, ulama yang menolak tunduk pada tirani, nelayan yang bertaruh nyawa di laut, santri yang melawan kebodohan, dan rakyat kecil yang hidup dalam himpitan tetapi tak pernah kehilangan harga diri. Dari bumi inilah dahulu lahir perlawanan terhadap penjajahan. Dan dari bumi inilah hari ini seharusnya lahir perlawanan baru: bukan hanya terhadap bencana alam, tetapi terhadap sistem yang melahirkan bencana itu sendiri.
Sebab dalam kacamata ideologis, bencana tidak pernah berdiri netral. Ia selalu punya akar. Ketika hutan dijadikan angka di laporan investasi, ketika sungai direduksi menjadi saluran limbah industri, ketika gunung hanya dilihat sebagai cadangan tambang, di situlah bencana mulai disusun secara struktural. Maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa banjir datang?”, tetapi “siapa yang diuntungkan dari rusaknya ekosistem ini?”. Di titik inilah keberpihakan diuji: apakah kita berdiri di barisan kaum mustadh’afin, rakyat kecil yang rumahnya hanyut, sawahnya tenggelam, hidupnya tercekik, atau justru di sisi kepentingan yang tak pernah ikut kebanjiran empati.
Militansi hari ini bukan sekadar teriak di jalan, bukan pula romantika perlawanan kosong. Militansi sejati adalah keberanian untuk melawan sistem yang membuat bencana menjadi rutinitas. Keberanian untuk berkata bahwa pembangunan yang merusak adalah bentuk penjajahan baru. Keberanian untuk menolak ekonomi yang makmur di atas kuburan ekologi. Keberanian untuk membela alam sebagai ruang hidup rakyat, bukan sebagai ladang akumulasi segelintir elit.
Dalam cahaya Islam, bencana bukan sekadar musibah, melainkan ayat. Bukan untuk ditakuti semata, melainkan untuk dibaca dengan kesadaran sosial. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia,” adalah teguran ilahiah yang bersifat struktural sekaligus spiritual. Ia tidak hanya menegur individu yang lalai shalat, tetapi juga sistem yang menghalalkan perusakan atas nama pertumbuhan. Ia bukan sekadar panggilan taubat personal, melainkan juga taubat kolektif sebuah peradaban.
Islam tidak pernah berdiri netral di hadapan penindasan. Sejak awal, Islam adalah agama pembela kaum tertindas. Maka dalam bingkai Islam kiri, bencana bukan hanya tragedi alam, tetapi juga tragedi keadilan. Ketika rakyat kehilangan rumah, tanah, dan penghidupan, sementara segelintir tetap nyaman di balik tembok kekuasaan dan modal, di situlah Islam harus hadir sebagai suara perlawanan yang etik. Sebab tauhid bukan hanya pengakuan kepada Tuhan, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk ketuhanan palsu: uang, kekuasaan, dan keserakahan.
Sumatera yang terluka mengajarkan kembali makna khilafah fil ardh: bahwa manusia bukan penguasa absolut atas bumi, melainkan penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang paling berat hisabnya bukanlah rakyat kecil yang sekadar bertahan hidup, melainkan mereka yang memiliki kuasa untuk menjaga tapi memilih merusak.
Di tengah tangis korban dan runtuhnya dinding-dinding rumah, Islam menghadirkan jalan yang tegas sekaligus lembut: tolong-menolong sebagai prinsip ideologis, bukan sekadar aksi karitatif sesaat. Setiap uluran tangan adalah ibadah. Setiap solidaritas adalah dzikir sosial. Setiap dapur umum adalah mimbar kemanusiaan. Setiap relawan adalah mujahid peradaban. Inilah jihad zaman ini: menyelamatkan kehidupan dari kehancuran yang disusun oleh ketamakan.
Namun kita juga harus jujur: bantuan saja tidak cukup. Doa saja tidak cukup. Air mata saja tidak cukup. Jika setelah banjir kita kembali membiarkan hutan digunduli, jika setelah longsor kita kembali diam saat tanah dirampas, maka kita sedang menabung bencana berikutnya. Di sinilah perlawanan menjadi ibadah. Mengkritik kebijakan yang merusak adalah bagian dari iman. Membela hak hidup rakyat adalah manifestasi takwa. Melindungi alam adalah bentuk sujud panjang yang tak tertulis di sajadah.
Menyikapi bencana di Sumatera hari ini berarti membongkar ilusi bahwa bencana adalah takdir semata. Sebagian memang takdir, tetapi banyak yang merupakan hasil dari pilihan-pilihan politik dan ekonomi. Maka kesadaran yang dituntut bukan kesadaran pasrah, melainkan kesadaran bangkit. Bukan kesadaran menangis, tetapi kesadaran melawan.
Sebab bumi tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang sepenuhnya bergantung pada bumi. Dan iman yang tidak membela kehidupan adalah iman yang kehilangan makna sosialnya.
Sumatera mungkin sedang terluka, tetapi dari luka itulah kita diajak belajar ulang tentang arti keadilan, tentang keberpihakan, tentang keberanian, dan tentang tauhid yang membumi. Bahwa alam bukan musuh, melainkan amanah. Bahwa bencana bukan akhir, melainkan peringatan. Dan bahwa umat yang besar bukan yang luput dari musibah, melainkan yang mampu mengubah musibah menjadi tangga kesadaran menuju dunia yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih berpihak pada kehidupan.
____
Sukabumi, 08 Desember 2025
