Bandung, Di balik jargon pemerataan pendidikan yang kerap digaungkan negara, realitas akses beasiswa masih menyisakan luka. Hal itu mengemuka dalam masa reses Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, yang menempatkan evaluasi akses beasiswa pendidikan sebagai agenda krusial parlemen.
Habib Syarief menilai beasiswa yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, justru kerap berubah menjadi labirin birokrasi. Informasi yang tak merata, syarat administratif yang rumit, hingga dugaan ketidaktepatan sasaran membuat banyak pelajar berprestasi tersisih sebelum sempat berkompetisi.
“Negara tidak boleh puas dengan angka. Ketika masih ada anak cerdas yang gagal sekolah karena tak mampu menembus sistem beasiswa, di situlah kebijakan patut dipertanyakan,” ujar Habib Syarief dalam rangkaian resesnya.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, suara yang muncul nyaris seragam: beasiswa terasa eksklusif, jauh dari kehidupan rakyat kecil. Orang tua mengisahkan anak-anak mereka yang berprestasi namun terhenti langkahnya karena tak paham jalur akses, sementara mahasiswa mengeluhkan sistem digital dan verifikasi data yang tak ramah bagi kelompok rentan.
Bagi Habib Syarief, reses bukan sekadar ritual politik, melainkan ruang koreksi. Ia menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak berhenti di atas kertas. Evaluasi menyeluruh, kata dia, harus menyasar substansi kebijakan, bukan hanya prosedur administratif.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan beasiswa. Tanpa sinergi yang kuat, program beasiswa berpotensi gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan. “Pemerataan pendidikan tak akan tercapai jika akses masih ditentukan oleh kemampuan mengisi formulir, bukan oleh kebutuhan dan prestasi,” tegasnya.
Habib Syarief memastikan temuan dan aspirasi dalam reses akan dibawa ke Komisi X DPR RI untuk ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia mendorong perombakan tata kelola beasiswa agar lebih sederhana, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan.
Reses ini menjadi penanda bahwa persoalan pendidikan belum selesai. Selama beasiswa belum sepenuhnya menjadi jembatan keadilan, pemerataan pendidikan akan tetap menjadi janji yang tertunda—dan parlemen dituntut hadir untuk menjawabnya.
