Penulis : Moch Fahmi Amiruddin
Filsafat Klasik Yunani lahir ketika kota (polis) menjadi panggung konflik antara kebenaran dan kekuasaan. Jika para Pra-Sokratik bertanya tentang asal-usul semesta, maka Socrates, Plato, dan Aristoteles memindahkan pusat pertanyaan ke manusia, etika, dan negara. Di sinilah filsafat menjadi terang-terangan politis: siapa yang berhak mendefinisikan kebaikan, dan untuk siapa negara dijalankan?
Dalam pembacaan Islam, fase ini adalah peralihan dari tauhid kosmik menuju tauhid sosial, dari memahami alam menuju membela martabat manusia.
Socrates: Etika sebagai Perlawanan, Dialog sebagai Senjata
Socrates (469–399 SM) hidup di Athena yang mengagungkan demokrasi, tetapi dikuasai oleh retorika kaum sofis. Ia bukan bangsawan, bukan penulis kitab, bukan pemegang jabatan. Ia hanya membawa satu modal: pertanyaan. Dengan metode dialog (elenchus), Socrates membongkar kepalsuan pengetahuan yang diperdagangkan untuk kepentingan kuasa.
Baginya, kebenaran tidak diwariskan, tetapi diperiksa. Etika bukan aturan mati, melainkan laku kesadaran. Kebajikan (arete) lahir dari pengetahuan diri, know thyself. Kejahatan bukan karena manusia jahat, melainkan karena tidak tahu.
Socrates memilih mati daripada mengkhianati pencarian kebenaran. Ia menolak kompromi dengan kekuasaan yang takut pada akal kritis. Dalam nuansa Islam, Socrates adalah syahid akal: mati demi menegakkan amar ma’ruf intelektual dan nahi munkar terhadap kebohongan publik.
Socrates hidup dalam setiap ruang di mana pertanyaan dibungkam. Ia mengajarkan bahwa etika dimulai dari keberanian berkata tidak, dan dialog adalah senjata melawan tirani wacana.
Plato: Keadilan, Dunia Ide, dan Negara yang Berpihak
Plato (427–347 SM), murid Socrates, menyaksikan gurunya dihukum oleh negara demokratis yang korup. Dari luka sejarah ini, Plato menyusun kritik radikal terhadap kekuasaan. Ia membedakan dunia inderawi yang penuh ilusi dan dunia ide yang menjadi sumber kebenaran sejati.
Bagi Plato, keadilan bukan kesepakatan mayoritas, melainkan keselarasan, ketika setiap unsur menjalankan fungsinya demi kebaikan bersama. Negara ideal dipimpin oleh filsuf, bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka paling sedikit tergoda oleh kepentingan pribadi.
Dalam Republik, Plato mengajukan pertanyaan ideologis: apakah negara untuk kekuasaan, atau untuk keadilan? Dalam bahasa Islam, Plato sedang menggugat negara yang menjadikan rakyat sebagai alat, bukan tujuan.
Plato mengingatkan bahwa demokrasi tanpa etika akan melahirkan populisme, dan kebebasan tanpa keadilan akan menjelma penindasan baru. Negara harus diukur dari keberpihakannya pada yang lemah, bukan dari stabilitas semu.
Aristoteles: Etika Kebajikan dan Negara sebagai Ruang Kebaikan Bersama
Aristoteles (384–322 SM), murid Plato, membumikan filsafat. Ia menolak dunia ide yang terlalu jauh dari realitas. Baginya, kebenaran lahir dari pengamatan, logika, dan sebab-akibat. Ia menyusun logika formal sebagai alat pembebasan dari kekacauan berpikir.
Dalam etika, Aristoteles mengajarkan jalan tengah (golden mean): kebajikan bukan ekstrem, melainkan keseimbangan yang dilatih melalui kebiasaan. Tujuan hidup adalah eudaimonia, kebahagiaan yang bermakna, lahir dari hidup yang baik dan adil.
Negara, menurut Aristoteles, ada bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk memungkinkan manusia hidup baik. Negara yang gagal menjamin keadilan sosial adalah negara yang kehilangan legitimasi moral.
Dalam perspektif Islam, Aristoteles adalah filsuf praksis sosial: iman tanpa keadilan struktural adalah ilusi moral. Etika harus menjelma kebijakan, dan kebijakan harus diuji oleh keberpihakan.
Aristoteles berbicara pada masyarakat yang terjebak antara idealisme kosong dan pragmatisme kejam. Ia mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan struktur, kebiasaan, dan institusi yang adil.
Dari Socrates ke Aristoteles: Jalan Panjang Kebenaran Sosial
Ketiga tokoh ini membentuk satu garis perjuangan:
- Socrates mengajarkan keberanian bertanya.
- Plato merumuskan keadilan sebagai tujuan negara,
- Aristoteles membumikan etika dalam struktur sosial.
Dalam nafas Islam, mereka adalah sekutu awal dalam perjuangan membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, dan kekuasaan yang menipu. Filsafat Klasik Yunani mengajarkan bahwa kebenaran bukan milik penguasa, etika bukan alat legitimasi, dan negara harus diuji dari keberpihakannya pada kemanusiaan.
Filsafat, pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang berani berpihak pada kehidupan. Dan keberanian itu selalu menuntut harga.
1 Komentar
Mantap, terus bermanfaat untuk semuanya