Di kesunyian malam beriringan berita yang penuh propaganda dan nestapa, dalam diri yang lemah ini timbul suatu pertanyaan. Bagaimana realitas ini bisa terjadi tanpa ada landasan historis dan tanpa ada dalang dibaliknya? Sudah tentu hal yang mustahil terjadi. Sebab tidak akan ada asap jika tidak ada api, api pun tidak akan membara jika tidak ada suluhnya. Secepat mungkin kita mesti segera menyadari, bahwa segala kekacauan yang tengah terjadi ini tentu sudah didesain dengan rapih oleh pihak oportunis yang jelas menggunakan berbagai cara demi mencapai muara kekuasaan yang selama ini mereka inginkan, sekalipun nyawa bangsa sendiri mesti menjadi taruhan. Kita mesti amat kritis memikirkannya, mesti amat tajam dalam menganalisanya, dan mesti amat objektif dalam menilainya. Sebab lakon baru saja dimulai dan tentu persoalannya adalah siapa dalang dibalik semua ini, tetapi point utamanya ialah di sini ada pihak elit bajingan dan pihak elit negarawan.
Coba kita kaji ulang dampak dari semua kekacauan ini, berapa banyak korban yang tengah berjatuhan, berapa banyak nyawa direnggut begitu saja, berapa banyak fasilitas yang rusak, tapi aspirasi yang kita gaungkan tidak pernah tersampaikan. Kalau sudah begini siapa yang rugi? Ya jelas kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Semua ini berjalan begitu naif, orang-orang begitu nihil, bangsa kita begitu mudah diadu domba. Silahkan aksi, tapi kita juga mesti memperhatikan ouputnya, apakah gemuk akan substansi atau justru malah banyak interpensi hingga provokasi yang sudah malah akan semakin memperkeruh keadaan negeri ini. Sudah cukup historis seperti tragedi G30S PKI dan tragedi 1998 itu menjadi pelajaran bagi kita semua.
Terlepas dari kemarahan rakyat terhadap DPR yang ketuanya malah menaikan tunjangan gaji ditengah efisiensi anggaran, diperparah dengan perkataan dari salah satu anggota DPR yang tidak senonoh atau terhadap Brimob yang lalai dalam bertugas hingga melindas salah satu pekerja ojek online yang mengakibatkan kematian. Dari sinilah amarah rakyat mulai membabi buta, sehingga aksi demonstrasi pun terjadi di beberapa kota yang ada di Indonesia. Kendati demikian, saya merasa ini ada hal yang janggal sebab tuntutan yang disuarakan tak seberapa jika dibandingkan dengan amarah yang dilakukan. Di sini terjadi dua kemungkinan, pertama dilema bagi pemerintahan era bapak Prabowo, sebagaimana kita ketahui diplomasi yang beliau lakukan dengan beberapa negara memang patut diacungi jempol dan pembersihan tikus-tikus koruptor di eranya beliau semakin masif dilakukan. Namun, begitulah politik memang terkadang kita kerap kebingungan menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Kenapa Bisa Diakatan Dilema?
Tidak bisa dipungkir bahwa, kepercayaan rakyat kepada pemerintah memang kian melemah, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya langkah blunder dari sebagian anggota atau badan pemerintahan, seperti DPR dan Menteri sehingga ini mengakibatkan amarah rakyat kian membumbung hingga tak terbendung, dengan kebijakan dan perkataan yang tidak relevan dengan norma kehidupan mereka begitu angkuh sampai memicu kericuhan dan kegelisahan terhadap rakyat yang amat luar biasa. Padahal apa yang dilakukan oleh bapak Prabowo sebagai Presiden menurut saya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya. Justru langkah diplomasi ke berbagai negara adidaya di dunia seperti Amerika dan Rusia itu adalah hal yang patut kita akui sebagai Presiden yang luar biasa. Tak hanya itu bahkan terobosan yang dilakukan bapak Prabowo juga berhasil membersihkan para mafia yang kerap merugikan Indonesia.
Dilematis di sini jelas jelas, yaitu apa yang dilakukan oleh Presiden kerap kali tidak sejalan denga apa yang dilakukan oleh anggota DPR dan Menterinya, maka di sini juga kerap kali mengakibatkan rasa ambiguitas dibenak rakyat, apalagi bagi mereka yang awam dalam hal politik. Banyak yang bilang omon-omon, Presiden gak becus ngurus negara, Presiden blunder, dll. Di sini saya tidak menyalahkan hal itu, hanya saja sebelum menghakimi kita juga perlu menganalisa terlebih dahulu, apalagi jika sampai menghakimi pribadinya bukan ke-Presidenannya, kita mesti kritik dan layangkan argumentasi berdasarkan kajian ilmiah serta penilaian secara objektif bukan kritik hanya karena tergiring oleh liarnya opini publik, sebagaimana kata Soo Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstrannya, dalam labirin politik yang kotor penuh ambivalensi, manipulasi, dan provokasi kita mesti punya jalan dan prinsip sendiri melalui penalaran yang sehat supaya tidak terbawa arus oleh kepentingan sesaat.
Kenapa Bisa Dikatakan Propaganda?
Saya tertarik denga apa yang dikembangkan oleh Noam Comsky dan Herman terkait propaganda, yang diuraikan dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mas Media, Propaganda dapat diidentifikasi sebagai suatu mekanisme sistemik untuk membentuk opini publik dengan mengandalkan pikiran masyarakat demoktaris. Melalui analisis yang tajam, mereka mengungkapkan bahwa propanda bisa menjadi mesin yang beroperasi untuk menciptakan doktrinasi dan intimidasi, bertujuan untuk menghasilkan persetujuan dari masyarakat untuk kepentingan komoditas tertentu tanpa adanya penalaran dan pemahaman kritis terlebih dahulu. Dalam konteks pergolakan politik era bapak Prabowo sekarang, sepertinya ini memang sedang terjadi sebab tanpa kita sadari mekanisme pengendalian pikiran dan kontruksi realitas sosial, propaganda tengah mengelabui pemahaman masyarakat hingga membentuk opini publik. Untuk itu, kita jangan terlalu mempercayai dan bereaksi terhadap opini publik yang begitu liar, akal sehat dan analisa yang tajam mesti kita kedepankan demi keamanan dan ketentraman.
Bukan hanya itu, dalam konteks pergolakan politik sekarang juga saya kira amat relevan jika menggambarkan apa yang ditulis Niccolo Machiavelli dalam bukunya berjudul The Prince atau Sang Penguasa, ia menggambarkan sosok Julio Caesar pemimpin dari Italia yang kala itu ia menggunakan strategi politik devide et impera untuk mempertahankan kekuasaan Romawinya. Devide et impera adalah strategi politik untuk mengusai atau melemahkan suatu lawan politik dengan cara memecah belah kelompok masyarakat supaya mereka menjadi kecil untuk memperkecil terjadinya aliansi yang kuat dan secara tidak langsung mendoktrin masyarakat supaya membenci lawan politik mereka. Apakah ini sedang terjadi hari ini? Kalian punya jawaban sendiri. Kekacauan politik yang kita alami hari ini sudah tentu menjadi rencana dari sebagian kubu politik A yang tidak suka terhadap kubu politik B dengan cara memperkeruh stabilitas negara, yang itu sudah jelas menjadi dalang atas semua kekacauan ini. Meskipun saya tidak bisa menyimpulkan siapa dalangnya dibalik itu, di tengah informasi yang simpang siur takutnya nanti keliru dan berbuah menjadi fitnah. Akan tetapi, apa yang saya uraikan di atas itu bisa menjadi gambaran atau acuan pemahaman untuk masyarakat yang tengah kebingungan.
Sebagai Rakyat, Apa yang Mesti Kita Lakukan?
Diam bukanlah pilihan atau melawan dengan cara anarkis juga menurut saya bukanlah jalan utuk menciptakan perubahan, karena perubahan yang masif selalu dimulai dari diri sendiri, entah itu diri para anggota pemerintah atau diri rakyat itu sendiri. Sebab politik dalam sebuah negara hanyalah objek, dan subjeknya jelas yaitu antara pemerintah dan rakyat. Maka dari itu pembenahan dari kedua subjek ini mesti secepatnya dilakukan, pembenahan bagi rakyat sendiri bisa dilakukan dengan belajar mengolah informasi dengan baik benar, biasakan pemahaman yang kritis dan sistematis, serta mulai peka terhadap isu politik bukannya malah apatis.
Pembenahan dari pemerintah juga menjadi faktor yang lebih penting, sebagai figur dan pemangku kebijakan dari masyarakat, sebagai rakyat ini bisa menjadi sebuah tuntutan terhadap pemerintah. Dalam konteks pergolakan politik hari ini, untuk bapak Presieden Prabowo sendiri memastikan pengamanan sipil dengan cara memasifkan netralitas militer serta membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan kasus kematian Affan Kurniawan. Transparansikan terkait kenaikan tunjangan gaji DPR yang amat simpang siur bagi masyarakat, segera sahkan RUU perampasan asset, lalu jatuhkan sanksi bagi anggota DPR atau Menteri yang tidak senonoh dalam berkata dan bertindak. Maka dari itu, kita sebagai rakyat jelas menunggu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan stabilitas negara yang aman, tentram, juga berkeadilan untuk kemajuan.
REFERENSI:
Adi Winata Solihin. (2025. 1 September). Mengapa Aksi Demonstrasi Berujung Perusakan dan Penjarahan. BBC.comIdonesia
Yusra R. Nugroho. (2025. 2 September). Rakyat, Aksi, dan Anarkisme: Waspadai Provokator dan Penumpang Gelap Demonstrasi. Harakatuna.com
Moch. Mubarok Muharam. (2025. 18 Maret). Dilema Pemerintahan Prabowo Subianto. Ilpolfisip.unesa.ac,id
Soe Hook Gie. (1983. Mei). Buku Catatan Seorang Demonstran. Penerbit Pustaka LP3ES. Jakarta-Indonesia
Edward S. Herman. Noam Comsky. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Panthoen Books
Niccolo Machiavelli. (1891). Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik. Oxford: L.A Brut
