Pendidikan kembali dibicarakan dalam bahasa program: target, indikator, dan laporan capaian. Namun, bagi Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, cara pandang semacam itu justru menyingkirkan makna paling mendasar dari pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Pesan itu ia sampaikan dengan nada tegas dan getir saat menggelar reses di Maleer.
Di hadapan warga dan orang tua siswa, Habib mengkritik kecenderungan negara yang lebih sibuk merapikan dokumen kebijakan ketimbang memastikan anak-anak benar-benar bisa belajar. Sekolah memang berdiri, bantuan diumumkan, tetapi di lapangan, akses masih penuh rintangan. Administrasi berbelit, informasi tak merata, dan biaya tak langsung membuat banyak keluarga harus menimbang ulang mimpi pendidikan anaknya. “Ketika pendidikan diperlakukan sebagai program, nasibnya bergantung pada anggaran dan siklus politik,” katanya.
Habib menilai pendekatan semacam itu berbahaya. Pendidikan, menurutnya, tidak boleh hidup dari proyek ke proyek. Hak atas pendidikan menuntut kehadiran negara yang konsisten—bukan hanya hadir saat membagi bantuan, tetapi juga saat memastikan anak bertahan di sekolah hingga lulus. Di titik inilah, kata Habib, negara kerap absen.
Nada emosional Habib menguat ketika menyinggung posisi orang tua dan masyarakat. Banyak dari mereka, katanya, terjebak dalam kepasifan karena ruang partisipasi hampir tak tersedia. Keputusan pendidikan dibuat dari atas, sementara realitas keluarga di bawah tak pernah benar-benar didengar. Dalam situasi seperti itu, advokasi pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.
Reses di Hegarmanah memperlihatkan wajah lain kebijakan pendidikan nasional: kebijakan yang rapi di atas kertas, tetapi goyah saat bersentuhan dengan kehidupan warga. Habib menegaskan bahwa perubahan tak akan datang tanpa pergeseran cara pandang. Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak konstitusional, bukan sekadar daftar program yang bisa diubah atau dihentikan sewaktu-waktu.
“Selama pendidikan masih kita perlakukan sebagai proyek, yang kita korbankan adalah masa depan,” ujar Habib menutup pertemuan. Pesan itu menggema di ruang warga maleer sebagai pengingat sunyi bahwa hak belajar bukan hadiah negara, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.
