Bandung — Bangsa ini tidak sedang kekurangan slogan. Ia kekurangan keteguhan. Di tengah polarisasi yang kian kasar dan arus informasi yang tak lagi mengenal verifikasi, Anggota MPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, memilih berbicara tentang fondasi.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Diklat Assalaam, Kota Bandung, 8 Februari 2026, ia mengingatkan bahwa krisis kebangsaan bukan sekadar gejala politik lima tahunan. Ia adalah retakan panjang dalam cara warga memahami Indonesia.
“Empat Pilar bukan hafalan upacara. Ia adalah kompas moral. Tanpa itu, kita berjalan tanpa arah,” ujar Habib Syarief di hadapan peserta.
Ia menyebut menguatnya intoleransi, ledakan hoaks, hingga fragmentasi sosial sebagai alarm keras. Ruang digital telah menjadi arena baru pertarungan identitas—dan generasi muda kerap menjadi korban sekaligus sasaran empuk narasi ekstrem. Negara, katanya, tak boleh lamban.
Pancasila, menurutnya, bukan sekadar dasar negara, melainkan etika publik. UUD 1945 bukan teks mati, melainkan pagar konstitusional. NKRI adalah konsensus final yang tak bisa ditawar. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah janji bahwa perbedaan tak pernah menjadi alasan perpecahan. “Keempatnya tidak bisa dipilah-pilah sesuai selera politik,” tegasnya.
Diskusi berlangsung hangat, bahkan emosional. Peserta menyinggung lemahnya pendidikan Pancasila, kegamangan anak muda menghadapi propaganda digital, hingga rasa cemas melihat bangsa yang mudah tersulut isu identitas.
Di akhir forum, Habib Syarief menyampaikan satu hal yang terdengar sederhana, tetapi terasa mendesak: menjaga Indonesia bukan tugas abstrak negara, melainkan kerja konkret setiap warga. “Kalau nilai kebangsaan hanya berhenti di forum seperti ini, kita sedang menunda masalah. Ia harus hidup dalam sikap dan keberanian sehari-hari.”
Di Gedung Diklat Assalaam sore itu, Empat Pilar tidak dibicarakan sebagai dokumen. Ia dibicarakan sebagai pertaruhan—tentang apakah bangsa ini masih punya cukup daya tahan untuk tetap utuh di tengah badai zaman.
