Bandung — Di Masjid Assalam, ratusan guru berkumpul. Bukan untuk seremonial politik, melainkan untuk menaruh suara mereka yang selama ini nyaris tak terdengar di tengah hingar-bingar kebijakan pendidikan. Kegiatan reses Anggota DPR RI Komisi X, Habib Syarief Muhammad, yang juga dihadiri Wali Kota Bandung, menjadi saksi bisu sebuah realitas yang jarang disorot: kota yang dijuluki “kota pendidikan” ternyata menyimpan ketimpangan yang pelik di dalam ruang kelasnya sendiri.
Dialog itu bukan sekadar berbicara soal angka atau laporan anggaran. Ia adalah perundingan antara harapan dan kenyataan. Para guru menuturkan rutinitas mereka yang terkadang terasa seperti bertarung dengan sistem: fasilitas yang timpang antarwilayah, beban administrasi yang menumpuk, hingga anak-anak yang putus asa karena faktor ekonomi. “Kami ingin mengajar dengan sepenuh hati, tapi sering terjebak oleh birokrasi dan kekurangan sarana,” ujar seorang guru dengan suara yang bergetar, menahan emosi yang selama ini terkumpul.
Habib Syarief Muhammad menanggapi dengan nada tegas: pendidikan bukan sekadar retorika, tetapi hak anak dan tanggung jawab guru. Ia menegaskan bahwa kebijakan sering berorientasi pada target kuantitatif, proyek simbolis, dan statistik yang membanggakan, sementara guru sebagai ujung tombak pendidikan tetap menghadapi realitas yang keras di lapangan. “Sekolah mungkin terlihat rapi dari luar, tetapi di dalam kelas banyak guru dan anak-anak yang berjuang sendirian. Jika guru tidak diperhatikan, seluruh sistem akan rapuh,” katanya.
Kehadiran Wali Kota Bandung menambah dimensi politis sekaligus simbolis: sinergi pusat dan daerah tidak boleh berhenti di papan statistik. Habib menekankan bahwa dukungan nyata—pelatihan berkelanjutan, penghargaan, dan perlindungan profesional bagi guru adalah kunci untuk memastikan anak-anak benar-benar menikmati pendidikan berkualitas.
Forum ini bukan sekadar diskusi; ia adalah cermin ketegangan antara janji dan kenyataan. Bandung, kota yang diklaim sebagai pusat pendidikan, menyimpan celah yang membatasi akses anak-anak pada pendidikan layak. Dari ruang kelas yang sempit hingga birokrasi yang membebani, perjuangan pendidikan sering tak terlihat tetapi dampaknya nyata, memengaruhi masa depan generasi.
Bagi Habib, mendengar guru bukan sekadar agenda resmi, tetapi panggilan moral. Pendidikan adalah perjuangan kolektif, dan setiap suara guru adalah alarm yang menuntut respons konkret dari negara. Kota Bandung boleh saja memproklamirkan dirinya sebagai kota pendidikan, tetapi hanya dengan menghadirkan perhatian nyata bagi guru dan anak-anak, janji itu akan menjadi kenyataan. Di balik papan tulis, angka, dan gawai, terdengar bisikan: pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak yang harus diperjuangkan setiap hari, di setiap kelas.
