Bandung, nuqtoh.or.id – Dua warsa telah berlalu sejak kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memegang kemudi bahtera republik. Dua tahun bukanlah sekadar interval waktu dalam kalender politik, melainkan sebuah ruang pengujian dialektis di mana retorika kedaulatan diuji di atas altar realitas sosial. Hari ini, Indonesia tidak sedang sekadar menyaksikan pergantian kepemimpinan, melainkan tengah melintasi labirin paradoks: pertarungan antara ambisi neostatis kekuasaan yang hendak membangun benteng keagungan makro, dan ketahanan hidup (survival) rakyat kecil yang makin terancam oleh erosi ekologis, pelemahan moneter, serta pembungkaman ruang hidup.
Anatomi Makro dan Geopolitik Domestik: Jumbo Cabinet dan Terkaparnya Sang Garuda Moneter
Di panggung utama, narasi stabilitas dan konsolidasi politik dijual melalui pembentukan struktur pemerintahan berukuran raksasa, sebuah jumbo cabinet yang digadang-gadang sebagai simfoni rekonsiliasi nasional. Namun, ketika anatomi kekuasaan ini dibedah secara intelektual, yang tampak justru hipertrofi birokrasi yang memakan dirinya sendiri. Pembengkakan pos kementerian dan badan khusus melahirkan komplikasi mekanis, tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran riil, serta melambatnya kecepatan merespons krisis.
Di saat yang sama, postur fiskal negara dipaksa menopang program-program bermuatan megakristal, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kelanjutan ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN). Kombinasi antara beban belanja birokrasi yang membengkak dan ketidakpastian arus modal global menciptakan efek domino pada ketahanan moneter: nilai tukar Rupiah terkapar dalam depresi panjang, menggerus daya beli dan memperparah inflasi terselubung (hidden inflation). Republik terjebak dalam dilema crowding out, di mana ambisi politik-struktural di pusat menyedot ruang fiskal yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, subsidi energi rakyat, dan benteng pendidikan publik.
Asphyxia Ekologis dan Ekosistem Terperosok: Karhutla dan Tragisme Ruang Hidup
Jika di atas lembar statistik ekonomi rakyat dimiskinkan secara perlahan, maka di tapak-tapak ekologi, rakyat dirampas hak dasarnya untuk bernapas. Dua tahun ini menandai berulangnya siklus asphyxia ekologis, bara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepul dari gambut Sumatra, pulau-pulau Kalimantan, hingga ceruk-ceruk ekspansi agrikultur skala masif di Indonesia Timur.
Karhutla bukan lagi sekadar komplikasi klimatis akibat anomali iklim, melainkan manifestasi dari kejahatan struktural dan pembiaran atas nama akumulasi modal. Di bawah naungan izin-izin industri ekstraktif dan konsesi sawit yang kebal hukum, ekofasisme terselubung bekerja dengan presisi yang dingin: melahap hutan alam, menggusur keanekaragaman hayati, dan menimbun udara pemukiman dengan asap beracun. Masyarakat adat dan petani lokal tidak hanya kehilangan tanah ulayat akibat konflik agraria yang tak kunjung usai, tetapi juga dipaksa menghirup racun dari ambisi pembangunan yang menumbalkan masa depan intergenerasi.
Sektor Riil dan Prekarisasi Pekerja: Badai PHK di Tengah Ilusi Kemakmuran
Memasuki ruang-ruang domestik masyarakat, fakta lapangan menyuguhkan lanskap penderitaan yang meluas. Sektor manufaktur dan industri padat karya terus dihantam badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Kebijakan fleksibilitas tenaga kerja dan kompresi upah riil telah memprodusuki kelas baru dalam struktur sosial Indonesia, kaum prekarat (massa pekerja tanpa kepastian jaminan sosial) tanpa perlindungan hukum yang adil, dan tanpa masa depan yang terukur.
Di pasar-pasar tradisional, lonjakan harga bahan pokok bertindak bak pajak tanpa wujud yang menggerogoti isi dompet kelas menengah ke bawah. Negara tampak gagah di mimbar-mimbar internasional saat memamerkan angka pertumbuhan makro, namun gagap dan dingin ketika berhadapan dengan piring-piring nasi rakyat yang kian kosong.
Dialektika Jalanan: Resonansi Tritura Modern dari Mahasiswa, Buruh, dan Rakyat
Ketika lembaga-lembaga perwakilan formal terkooptasi dalam harmoni palsu koalisi mayoritas, jalanan bertransformasi menjadi parlemen yang sesungguhnya. Gelombang gerakan massa yang bergemuruh di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar bukanlah sekadar luapan emosi sesaat, melainkan kristalisasi dari kejenuhan struktural.
Aliansi progresif antara mahasiswa, serikat buruh, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan merajut Tritura Modern:
- Penyelamatan Kehidupan Sosial-Ekonomi: Penolakan tegas atas rezim upah murah, pembatalan regulasi pasar kerja yang eksploitatif, serta pemulihan daya beli rakyat melalui penghentian komersialisasi fasilitas publik.
- Keadilan Ekologis & Agraria: Penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, evaluasi total terhadap PSN yang merusak ruang hidup, dan penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi pemicu karhutla.
- Restorasi Demokrasi & Kebebasan Sipil: Penolakan terhadap militerisasi ruang publik, pembangkangan terhadap normalisasi represi aparat, serta pengembalian hak-hak sipil dan kebebasan akademis yang terancam oleh instrumen pidana represif.
Pekik persatuan di jalanan, tempat di mana jas almamater melebur dengan pakaian kusam buruh pabrik dan telapak tangan kasar para petani, adalah lonceng pengingat bahwa kepatuhan rakyat ada batasnya. Gerakan ini adalah kompas moral yang menolak biarkan republik ini hanyut dalam jurang otoritarianisme yang terdesentralisasi.
Epilog: Memanggil Kembali Ruh Kemanusiaan dan Keadilan Substantif
Dua tahun Prabowo-Gibran berdiri di hadapan cermin sejarah. Kekuasaan ini harus memilih: tetap melaju dengan kegagahan monolitik yang tuli terhadap kritik, atau berani melakukan koreksi radikal atas arah kompas pembangunan nasional.
Pemerintahan ini tidak boleh terus-menerus bersembunyi di balik echo chamber loyalis dan simulakra angka-angka statistik yang dipercantik. Evaluasi total terhadap efisiensi kabinet, penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi, stabilisasi Rupiah melalui kedaulatan produksi dalam negeri, serta pengembalian hak-hak dasar rakyat adalah syarat mutlak jika rezim ini tidak ingin dicatat dalam sejarah sebagai era di mana kemegahan retorika dibangun di atas puing-puing penderitaan rakyatnya sendiri.
Sebab pada akhirnya, legitimasi tertinggi sebuah kekuasaan tidak diukur dari seberapa banyak gedung megah yang berhasil didirikan atau seberapa riuh tepuk tangan di ruang sidang, melainkan dari sejauh mana rakyat miskin di pelosok negeri dapat bernapas lega, makan dengan layak, dan menatap masa depan tanpa rasa takut.
Penulis : Moch Fahmi Amiruddin
