Sukabumi, Nuqtoh.or.id | 19/02/2026 — Ketika pasangan kepala daerah dilantik sebagai nakhoda di geladak pemerintahan, publik memberi mereka kompas visi dan peta janji kampanye, sebuah peta yang seharusnya menjadi penunjuk arah perubahan. Namun, seperti kapal yang hanya berkilau di bawah lampu panggung, janji bisa hidup dalam narasi tanpa pernah sepenuhnya menyentuh realitas di bawah gelombang kehidupan rakyat.
Itulah inti kritik yang disampaikan oleh Moch Fahmi Amiruddin, Direktur Utama Nuqtoh sekaligus Wakil Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Sukabumi, kepada Bupati Asep Japar dan Wakil Bupati Andreas sejak awal mereka mengangkat bendera pemerintahan hingga hari ini.
Sejak ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi pada 6 Februari 2025 melalui keputusan KPU, pasangan ini menerima amanat rakyat—sebuah mandat yang sejatinya bukan sekadar cap tinta di kertas suara, tetapi suara kehidupan yang mendambakan perubahan nyata.
Dari hari itu, mereka menyalakan mesin pemerintahan dengan mengumumkan program 100 hari kerja: beasiswa generasi, layanan kesehatan gratis di puskesmas, pelatihan pemuda, serta beragam kegiatan yang mestinya bisa menumbuhkan rasa percaya.
Namun, kritik Fahmi membuka mata publik: harapan adalah lentera yang tak bisa terus berdansa di atas panggung narasi, sementara masyarakat di baliknya masih menanti sinar yang benar-benar menerangi jalan kehidupan mereka.
“Yang berbahaya bagi sebuah pemerintahan bukanlah kritik, tetapi kesunyian. Jika tidak ada yang mengingatkan, maka kita berjalan tanpa cermin,” tuturnya.
100 Hari Kerja: Slogan yang Menjadi Metafora
Jika janji adalah benih, kritik publik menjadi cermin yang menyatakan sejauh mana benih itu tumbuh. Dalam polling yang dilakukan media lokal, 95 % responden menyatakan tidak puas terhadap 100 hari pertama kinerja Bupati dan Wakil Bupati, menilai bahwa dampak nyata masih jauh dari ekspektasi, terutama soal infrastruktur dan kinerja yang belum terlihat langsung oleh banyak masyarakat.
Fahmi menulis: “100 hari bukan sekadar hitungan kalender, tetapi ujian pertama tentang apakah harapan itu tumbuh atau hanya menjadi bayangan janji.” Suara rakyat, melalui media sosial dan jajak pendapat, telah berbicara bahwa rakyat menuntut aksi yang lebih dari sekadar isi retorika.
Infrastruktur dan Jalan yang Belum Bertemu Derap Rakyat
Program pembangunan sarana publik adalah janji laksana hujan yang dinanti. Meski pemerintah mencatat sejumlah peresmian fasilitas baru, seperti jembatan vital di Kalibunder dan unit IGD baru di Puskesmas Kalibunder yang diresmikan awal 2026, yang layak diapresiasi, realitas di banyak kecamatan masih terasa lamban.
Dalam bahasa Fahmi, infrastruktur bukan sekadar beton dan baja; ia adalah jalan kehidupan yang menghubungkan harapan warga dengan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Namun, suara masyarakat masih sering memanggil hal konkret yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan sekadar inaugurasi yang tampak di foto media resmi.
Ia juga menyoroti masih adanya infrastruktur jalan yang belum tertangani optimal di beberapa wilayah. Baginya, aspal yang retak adalah metafora paling jujur tentang pekerjaan rumah yang belum selesai.
“Pembangunan tidak cukup diumumkan, ia harus dirasakan. Ketika masyarakat masih bertanya ‘di mana perubahan itu?’, maka di situlah evaluasi perlu diperkuat,” katanya.
APBD dan Janji Transparansi: Angin yang Berhembus, Namun Kapan Memangku Daun?
Para wakil rakyat bersama Pemkab telah menyetujui perubahan APBD 2025 dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan program prioritas rakyat, sebuah langkah yang seharusnya mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik.
Namun, Fahmi mengingatkan, alih-alih menjadi lagu yang meneguhkan, APBD semestinya menjadi partitur yang dapat dibaca rakyat secara gamblang: terang, akuntabel, dan memperlihatkan langkah progresif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Fahmi memakai majaz sebagai bahasa kritiknya:
“Janji tanpa kontak dengan realitas adalah kapal tanpa jangkar; ia akan berputar di gelombang wacana tanpa pernah mencapai dermaga kehidupan rakyat.”
Di sini, kritik bukan sekadar kicauan, tetapi refleksi dari hati yang ingin melihat setiap desa, jalan, puskesmas, sekolah, dan meja keluarga merasakan denyut perubahan.
Penutup: Kritik Sebagai Cahaya yang Menuntun
Sebagai kader Ansor, Fahmi menekankan pentingnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam perumusan kebijakan. Program pemberdayaan pemuda, menurutnya, tidak boleh berhenti pada seremoni pelatihan, tetapi harus memiliki pendampingan dan kesinambungan.
“Pemuda tidak butuh panggung simbolik. Pemuda butuh ruang strategis,” ucapnya.
Ia juga meminta agar program ekonomi kerakyatan benar-benar menyentuh lapisan bawah dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Fahmi menegaskan bahwa suara kritik ini bukan bara yang hendak membakar legitimasi, tetapi cahaya yang ingin menuntun pemerintahan agar lebih dekat dengan harapan rakyat.
Ia tidak menolak upaya yang telah dilakukan, tetapi menagih realitas yang lebih kuat, data yang lebih transparan, dan dampak yang benar-benar terasa di setiap lapisan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Dalam akhir kritiknya, Fahmi kembali mengingatkan bahwa suara kritik bukanlah api yang membakar negeri, tetapi cahaya kecil yang membantu membedakan gelap dari terang.
“Ketika janji menjadi kompas, realitas seharusnya menjadi arah anginnya. Bila angin berbeda arah, kritik lah yang menegur supaya layar tidak berkibar tanpa tujuan,” katanya.
Kritik ini bukan sekadar sindiran; ini adalah refleksi yang ingin membawa pemerintah lebih dekat kepada harapan rakyat—bukan hanya melalui kata, tetapi melalui keniscayaan yang dirasakan di setiap desa, jalan, sekolah, klinik, dan meja keluarga di Sukabumi.
Terakhir Dalam pernyataannya, fahmi menyampaikan beberapa poin evaluatif:
- Percepatan perbaikan infrastruktur prioritas yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
- Transparansi laporan realisasi program dan anggaran secara berkala.
- Pelibatan organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat sipil dalam forum dialog kebijakan.
- Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
______
Editor : Jihan Muhammad
